17 Pmk Tentang Dana Desa

Ditulis Anonim Minggu, 04 November 2018 Tulis Komentar Edit

Sambirotongawikabid kementerian keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 dengan nomor 222pmk072020 pada tanggal 28 desember 2020 di jakartapada pasal 39 ayat 1 disebutkan pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt dana desa dan pada pasal 39 ayat 6 disebutkan besaran blt dana desa sebesar rp300000 tiga. 156pmk072020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 205pmk072019 tentang pengelolaan dana desa mencabut.

Pmk Nomor 193 Pmk 07 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Pada pasal 39 ayat 1 disebutkan pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt dana desa dan pada pasal 39 ayat 6 disebutkan besaran blt dana desa sebesar rp3000.

Pmk tentang dana desa. Peraturan kementerian keuangan pmk tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. 193pmk072018 tentang pengelolaan dana desa. 205pmk072019 tentang pengelolaan dana desa.

Peraturan menteri keuangan pmk tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 nomor 222pmk072020 ditetapkan pada tanggal 28 desember 2020 di jakarta. Ketentuan angka 29 pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 satu angka yaitu angka 30 sehingga pasal 1. Peraturan kementerian keuangan pmk no.

Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor 205pmk072019 tentang pengelolaan dana desa berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 1700 diubah sebagai berikut. Pancamuliadesaid kementrian keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 dengan nomor 222pmk072020 pada tanggal 28 desember 2020 di jakarta. Pada pasal 39 ayat 1 disebutkan pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan blt dana desa dan pada pasal 39 ayat 6 disebutkan besaran blt dana desa sebesar rp300000 tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan b.

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 156 pmk07 2020 merupakan perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 205pmk072019 tentang pengelolaan dana desapmk 156 pmk07 2020 ditanda tangani oleh menteri keuangan republik indonesia sri mulyani indrawati pada tanggal 13 oktober 2020 dan diundangkan di jakarta pada tanggal 14 oktober 2020 oleh direktur jenderal peraturan. Pmk tentang pengelolaan dana desa ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden ri dalam rapat terbatas tentang penyaluran dana desa tahun 2020 bahwa penyaluran dana desa tahun 2020 harus dimulai pada bulan januari tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 tiga tahap yaitu tahap i 40 tahap ii 40 dan tahap iii 20.

Permenkeu Pmk Nomor 40 Pmk 07 2020 Tentang Pengelolaan Dana