25 Peraturan Baru Pencairan Dana Jamsostek

Ditulis Anonim Minggu, 11 Juli 2021 Tulis Komentar Edit

Deputi direktur hubungan masyarakat dan antar lembaga bp jamsostek irvansyah utoh banja pihaknya menyiapkan skema pencairan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan covid 19. Pajak progresif tersebut sedang dikomunikasikan bp jamsostek dengan kementerian.

Ada Batasan Umur Dan Kondisi Untuk Penarikan Dana Jamsostek

Jangan lupa ikuti terus blog ini karena kami pasti akan menginformasikan jika ada peraturan peraturan baru mengenai program bpjs badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan atau yang dulunya dikenal jamsostek ini.

Peraturan baru pencairan dana jamsostek. Selain itu dokumen data diri juga diperlukan saat proses pencairan dana guna menghindari penyalahgunaan ataupun penipuan. Kredit bermasalah rp15528 triliun bppn umumkan 1689 nama debitur. Untuk mencairkan 100 persen dana jht bpjs ketenagakerjaan syarat utamanya adalah pegawai yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan baik.

Sesuai dengan peraturan pemerintah no 60 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak 1 september 2015 pencairan jht bpjs ketenagakerjaan 10 dan 30 bisa dilakukan hanya untuk peserta yang masih bekerja dengan syarat usia kepesertaan sudah menginjak 10 tahun pencairan hanya boleh dipilih salah satu 10 atau 30 saja tidak bisa dua duanya. Adanya peraturan baru membuat ada bisa mencairkan simpanan jamsostek meskipun usia anda belum mencapai 56 tahun. Bpjs ketenagakerjaan atau bp jamsostek via website bpjs tk keberadaaan bpjs ketenagakerjaan bp jamsostek merupakan harapan baru para pekerja di indonesia.

10 untuk dana persiapan pensiun sedangkan yang 30 persen untuk biaya perumahan. Pegawai yang resign atau terkena phk akan secara otomatis mendapatkan dana jamsostek 100 terhitung satu bulan setelah pencairan. Berdasarkan peraturan pemerintah pp no 60 tahun 2015 saldo jht bp jamsostek dapat diambil sebagian yakni sebesar 10 persen dan 30 persen jika masih aktif bekerja.

Pekerja formal dan non formal memiliki sebuah asuransi guna melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja hingga adanya jaminan kematian dan jaminan hari tua. Bagi peserta yang telah berhenti bekerja dan sedang masa tunggu selama lebih dari 1 bulan sudah berhak untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan saldo yang dimiliki. Sementara kalau pencairan di awal akan dikenakan pajak 30 persen dan sisanya akan terkena pajak progresif.

Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh bpjs ketenagakerjaan dan pemerintah pada tahun 2015 kini peserta gak harus berusia lanjut untuk mencairkan dana jht. Peraturan menteri dalam negeri no77 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 terkait penyelenggaraan jkk jk bagi kepala daerahwakil kepala daerah pimpinan dan anggota dprd serta pnsd berpedoman pada peraturan pemerintah no70 tahun 2015.

Pencairan Jamsostek Bpjs Ketenagakerjaan Sekarang Gak Pake